LPPL swarakampar.com TASIKMALAYA DAN GARUT – Didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Pjs. Bupati Tasikmalaya Hening Widiatmoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berdialog dengan warga Cipatujah, Tasikmalaya, Jumat (23/10).

“Ada lima hal yang nanti kita sampaikan pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada pertemuan tanggal 27 Oktober di Garut, yakni kemiskinan, infrastruktur, kebencanaan, UMKM, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kami akan kasih tahu, jadi ini lho rapornya Jawa Barat dan bagaimana Bappenas bisa bantu dukungan,” ujarnya di Mess Pemerintah Daerah Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (23/10).

Agenda tersebut mengawali Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan yang direncanakan berlangsung 23-28 Oktober 2020.

”Bappenas juga ingin memastikan apakah belanja kementerian/lembaga dan daerah itu sudah efisien. Saya mengapresiasi keinginan tinggi daerah untuk membangun, tetapi kita harus bisa merasionalkan keinginan itu menjadi kebutuhan. Ini yang benar-benar harus dibahas bersama Bappenas. Apakah akan berkelanjutan pembangunannya, apakah ada perkembangan, apakah butuh konvergensi dengan kegiatan lainnya, bagaimana kami bisa menjadi clearing house untuk hal tersebut,” ujar Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas menjadikan Tasikmalaya sebagai piloting untuk digitalisasi monografi desa sehingga data seperti jumlah penduduk hingga kategori penduduk dari sosial ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis dan merencanakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dari Tasikmalaya, Menteri Suharso bertolak ke Garut untuk menemui warga Kecamatan Pameungpeuk dan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman untuk berdiskusi tentang strategi implementasi dan akurasi penyaluran bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan hingga Bantuan Pangan Nontunai untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Usai diskusi, Menteri Suharso meninjau lokasi banjir bandang di bantaran Sungai Cipalebuh, Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk.

Sepekan lalu, Kamis (15/10), luapan Sungai Cipalebuh dan Sungai Cikaso yang menyebabkan banjir di tiga kecamatan yakni Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cibalong, dan Kecamatan Cikalet membuat tak kurang dari 20 desa dan 9.200 jiwa terdampak banjir.

“Bencana paling tinggi di Jawa Barat itu di bagian selatan, jadi Bappenas di sini mengecek bagaimana kesiapan tanggap bencana, pengetahuan warga tentang bencana, termasuk sarana dan prasarana yang tersedia itu harus disediakan,” ujar Menteri Suharso.

Hari pertama kunker ditutup dengan peninjauan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk untuk memantau progres peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Ke depannya, RSUD Pameungpeuk membidik peningkatan tipe, dari predikat saat ini yakni tipe D ke tipe C. Agar bisa meraih predikat RSU kelas C, RSUD Pameungpeuk harus menyediakan pelayanan empat medik spesialis dasar dan empat spesialis penunjang medik yang mencakup medik umum, gawat darurat, medik spesialis dasar, spesialis penunjang medik, medik spesialis gigi mulut, keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan nonklinik ( RSWK )